5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); JDIH Kementerian PUPR
Permenaker 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan ... Permenaker 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Download (18 Halaman) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599); dicabut www.bantuanhukum.or.id NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Regulasi Baru: Permenaker No 12 Tahun 2015 Tentang ... Permenaker ini mengatur tentang standar, kompetensi Sumber Daya Manusia , dan pengawasan dalam Perencanaan, Pemasangan, Penggunaan, Perubahan dan Pemeliharaan Instalasi Listrik. Untuk mengunduh permenaker 12 tahun 2015 bisa diklik di sini. Sumber Gambar: www.safetytraining.co.id
sipuu.setkab.go.id Created Date: 11/28/2017 2:29:21 PM Download Permenaker 15 Tahun 2016 Pdf tentang Pemberian ... Download Permenaker 15 Tahun 2016 Pdf tentang Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian Kamis, 21 April 2016 Permenaker Nomor 15 Tahun 2016. Permenaker No. 15 Tahun 2016. Permenaker No 15 Tahun 2016. Permenaker 15 Tahun 2016. Permenaker 15 2016. Perkap Nomor 19 Tahun 2015. Perkap No 19 Tahun 2015. Perkap No. 19 Tahun 2015. Perkap No 19 2015 Permenaker 10/2019, Tata Cara Pemberian Izin P3MI | Jogloabang
www.bantuanhukum.or.id NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Regulasi Baru: Permenaker No 12 Tahun 2015 Tentang ... Permenaker ini mengatur tentang standar, kompetensi Sumber Daya Manusia , dan pengawasan dalam Perencanaan, Pemasangan, Penggunaan, Perubahan dan Pemeliharaan Instalasi Listrik. Untuk mengunduh permenaker 12 tahun 2015 bisa diklik di sini. Sumber Gambar: www.safetytraining.co.id tka-online.kemnaker.go.id bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak
Jul 16, 2019 · Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan oleh Menaker M. Hanif Dhakiri pada tanggal 28 Juni 2019. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor …
Permenaker ini mengatur tentang standar, kompetensi Sumber Daya Manusia , dan pengawasan dalam Perencanaan, Pemasangan, Penggunaan, Perubahan dan Pemeliharaan Instalasi Listrik. Untuk mengunduh permenaker 12 tahun 2015 bisa diklik di sini. Sumber Gambar: www.safetytraining.co.id tka-online.kemnaker.go.id bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak Peraturan Menteri LHK No.32 Th.2015 - Direktorat Jenderal ... PERATURAN MENTERI LHK NO 84 TAHUN 2015. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : P.84/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang : Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hu STRUKTUR ORGANISASI. KONTAK KAMI.